GARUDA NUSANTARA

Membela Kebenaran & Kejujuran

Sisi Humanis Bupati Bekasi di Tengah Aksi Demonstrasi, Tatap Muka Dengarkan Suara Buruh, Janji Kawal Aspirasi

KABUPATEN BEKASI, Garuda Nusantara – Suasana aksi buruh di depan Gedung Bupati Bekasi menjadi berbeda ketika Bupati Ade Kuswara Kunang bersama Wakil Bupati Asep Surya Atmaja keluar menemui massa secara langsung pada Kamis, 25 September 2025.

Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi ini tidak hanya mendengarkan dari jauh, tetapi berdiri di hadapan para buruh untuk menerima enam tuntutan yang mereka suarakan.

Aksi yang diikuti sejumlah aliansi buruh berlangsung damai sejak pagi. Ratusan buruh membawa spanduk dan berorasi menyuarakan aspirasi mereka. Kehadiran Ade di tengah kerumunan memberi pesan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap suara pekerja.

“Semua agenda yang sudah tersampaikan oleh kawan-kawan buruh sudah kami dengarkan dan kami tanggapi. Seluruh tuntutan baik dari aliansi BBM maupun aliansi Merak akan kami kawal bersama-sama sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Ade Kuswara.

Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah memperjuangkan kenaikan UMK dan UMSK 2026 sebesar 10,5–15 persen, menerbitkan Peraturan Bupati tentang pemagangan dan outsourcing, serta mendorong percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Bekasi.Selain itu, buruh menuntut alokasi anggaran DPRD dan ASN untuk BPJS bagi pekerja nonformal, pengembalian UHC KIS PBI cut off, serta penguatan program UCJ untuk melindungi pekerja rentan.

Ade Kuswara menekankan pentingnya menjaga suasana aman dan kondusif. Menurutnya, aspirasi buruh tidak hanya menyangkut kepentingan pekerja, tetapi juga masa depan investasi di Bekasi.

“Kabupaten Bekasi harus tetap kondusif dan aman agar investasi terus masuk. Apa yang menjadi harapan saudara-saudara buruh adalah juga kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Surohman, menegaskan dukungan legislatif terhadap aspirasi buruh. Ia menyebut DPRD sudah membahas isu UMK dan UMSK 2026 serta mendorong pembentukan PHI.

“Semua ini bukan hanya kepentingan buruh, melainkan kepentingan masyarakat Bekasi secara keseluruhan,” katanya.

Aksi yang dikawal aparat kepolisian berlangsung tertib. Setelah orasi bergantian, perwakilan buruh diajak berdialog langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati di halaman gedung. Momen ini menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah dan buruh tetap terbuka, dengan harapan solusi bisa segera dirumuskan.(Lozy)

About The Author