dugaan ada permainan rehab sedang kantor kecamatan Kalideres ”,Ada Apa !!Ancam Pidanakan Warga yang Foto dan Video Proyek Infrastruktur?.
Garuda Nusantara, Jakarta Barat-Tertulis peringatan di Pintu masuk di larang motret dalam area proyek tampa ijin Sesuai UU ITE , di larang masuk area proyek tampa izin ini membuat pertanyaan wartawan yang lagi kontrol sosial ”dugaan ada permainan rehab sedang kantor kecamatan Kalideres, ada apa!!! Ancaman pidanakan warga yang foto dan video proyek infrastruktur.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang masyarakat atau siapapun untuk melakukan kontrol terhadap pembangunan infrastuktur di kantor kecamatan Kalideres yang sedang di renovasi.
Hal itu terlihat dari peringatan di salah satu proyek Pekerjaan Pembangunan rehab sedang kantor kecamatan Kalideres , di kelurahan Pegadungan kec Kalideres Jakarta Barat .yang melarang warga untuk memfoto dan memvideokan proyek yang dibiayai dari APBD Jakarta 2025 tersebut.
Pekerjaan Pembangunan rehab sedang milik pemkot jakarta barat tercatat di LPSE rehab sedang kontruksi kantor kecamatan Kalideres , satuan kerja kota admitarsi jakarta barat , pagu:26, 296,256,000,00 Milliar , HPS 13,148, 128,000,OO. Milliar . di menangkan PT Trijaya Anugerah jaya yang beralamat gedung is plaza lantai 801,R, jalan Pramuka Raya nomor150 RT 009 RW 005 kelurahan utan kayu Utara, kecamatan Mataram jakarta timur. DKI jakarta dibiayai pajak rakyat . serta di bender tertulis nilai kontrak:10,089,195,000,00, M ,terlalu jauh diperkirakan .membuat ini awak media mencoba kompirmasi kepada pelaksana proyek.
Ketemu dengan pelaksanaan berinisial (N,) dan (R) menayangkan kegiatan pekerjaan perbaikan rehab sedang, kantor kecamatan Kalideres kegiatan kira kira dibulan juli dan berakhir 180 hari dalam perkejaan, diduga dilarang foto dan video itu sudah dari setkot Jakarta Barat dengan pak Rano” dan pak Ilham”. untuk mengetahui selanjutnya bapak bisa ke setkot bagian pemerintahan walikota Jakarta Barat ”,pak. ?? katanya kepada wartawan.
Proyek rehab sedang kontruksi kantor kecamatan Kalideres yang dikerjakan oleh PT Trijaya Anugerah jaya,didapatkan melalui proses penunjukan langsung dengan metode e-Katalog atau e-purchasing.
Menanggapi dugaan keanean rehab sedang kantor kecamatan Kalideres dan , wartawan memcoba berbincang bincang di kantor ketua LSM KCBI Joel Simbolon mengatakan, hal seperti ini baru terjadi di Pemprov DKI Jakarta tahun ini.
“Saya kira yang jadi pertanyaan apakah proyek-proyek di DKI Jakarta yang dibiayai oleh APBD tak bisa lagi di publikasikan atau dikontrol masyarakat? apa lagi dengan keanean”, angaran..” terlalu jauh dari LPSE dengan nilai kontrak. Apakah diduga ada permainan ujar Joel”
bila gubernur Pramono tidak ada intruksi terkait pemidanaan warga terhadap kontrol proyek maka sudah selayaknya setko jakarta barat harus dicopot. Selain itu, pelaksana proyek harus di black list (daftar hitam).
“Baru tahun ini proyek di DKI Jakarta dilarang untuk memfoto dan video. Parahnya lagi ada ancaman pidananya. Saya kira ada sesuatu yang ganjil di proyek itu,”
“Penelitian awal kami bahwa diduga ada indikasi korupsi di proyek itu. Saya melihat agak mirip dengan apa yang terjadi di PUPR Sumut, Makanya KPK harus segera turun tangan sebelum proyek itu selesai dilaksanakan,” katanya.
Joel” pun mengaku siap membantu KPK untuk mengungkap modus-modus korupsi dengan menggunakan e katalog. “Modus korupsinya seperti apa, kita bisa jelaskan ke penyelidik. Apa yang diungkap KPK di PUPR Sumut tak jauh beda dengan yang di Jakarta. Semuanya gunakan e-katalog,” ungkapnya.
Untuk proyek rehab sedang kantor kecamatan Kalideres dengan metode e-katalog belum bisa dilakukan. Sebab, dalam aturan LKPP pekerjaan yang bisa di ekatalog-kan adalah pekerjaan yang umum dan bukan spesifik seperti memiliki banyak item kerjanya. oleh karena itu Joel meminta kejaksaan jakarta barat, infektorat, KPK, pak walikota, pak gubernur DKI Jakarta .”untuk segera turun tangan megelidiki proyek tersebut sebab di duga ada persekolahan antara pengedia dan pelaksanaan atas proyek.
sampai berita ini di duflikasikan setkot kepala bagian pemerintahan Rano rahmat Effendi belum dapat ditemukan.
laporan: Patar P
About The Author
