Jadi sorotan kegiatan saluran ( U-Ditch)dari suku dinas perumahan rakyat dan pemukiman tidak kelihatan anggaran
Jakarta Barat, Garuda Nusantara, – menjadi sorotan warga.Kegiatan saluran (U-ditch) dari suku dinas perumahan rakyat dan pemukiman tidak transparan.menuai kritik karena papan proyek yang dipasang tidak kelihatan berapa anggaran,
Lokasi berada di RW 05, kelurahan Pegadungan kec Kalideres,Jakarta Barat. Warga menyoroti papan proyek yang tidak mencantumkan nilai anggaran secara jelas, sehingga menimbulkan tanda tanya terkait transparansi penggunaan dana publik.
Pelaksanaan,PT Mala Arta setiana. alamat plaza aminta lantai 5, / 504 jalan TB Simatupang kav 10 RT 6/14.
Ketika wartawan mencoba meminta keterangan, salah satu pelaksana (O, Situmeang) yang dihubungi melalui WhatsApp hanya menjawab singkat.
“Kebetulan saya lagi Diwali kota jakarta barat, Pak. kalau pekerjaan itu punya (P, sitindaon)silakan ketemu mereka saja,” ucapnya .
Namun, ketika wartawan mendatangi ke walikota Jakarta Barat.(O, Situmeang) sudah tidak berada.bersama rekan yang (P, sitindaon).
tidak memberikan jawaban dan tidak bisa menyampaikan informasi detail, termasuk mengenai nilai anggaran proyek yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.
Ketua LSM KCBI Joel Simbolon, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa papan informasi proyek pemerintah seharusnya menjadi wujud nyata transparansi penggunaan uang negara. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak papan proyek yang hanya mencantumkan judul pekerjaan, tanpa disertai anggaran,
“Praktik seperti ini jelas merugikan publik, karena menutup ruang pengawasan masyarakat,” tegas Joel dengan lamtam,,??
Padahal, aturan sudah jelas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung mewajibkan setiap pelaksanaan konstruksi memasang papan nama proyek dengan data lengkap. Selain itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga mengatur keterbukaan akses informasi bagi masyarakat.
Ketidaklengkapan informasi pada papan proyek dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Lebih jauh lagi, kondisi ini memicu kecurigaan publik.
“Apakah ada sesuatu yang sengaja ditutupi?” ujar Joel”,
Ia juga mempertanyakan, bagaimana masyarakat bisa memastikan kesesuaian antara nilai proyek dengan kualitas pekerjaan jika anggarannya tidak ditampilkan? perusahaan pelaksana juga semakin mengaburkan pertanggungjawaban apabila di kemudian hari terjadi masalah, seperti U-ditch cepat rusak atau kualitasnya tidak sesuai.
“Apalagi dana yang digunakan bukan uang pribadi kontraktor, melainkan uang rakyat,” tambahnya.
Joel,mendesak agar pemerintah daerah, aparat pengawas internal, hingga lembaga penegak hukum menindak tegas kontraktor maupun instansi yang tidak mematuhi aturan. Menurutnya, pengabaian terhadap keterbukaan anggaran bukanlah kesalahan kecil, melainkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan keuangan negara.
“Masyarakat berhak tahu. Transparansi bukan hanya soal papan proyek yang berdiri di pinggir jalan, tetapi juga soal keberanian pemerintah membuka informasi seluas-luasnya,” pungkasnya.
wartawan mencoba menghubungi Kasudin perumahan rakyat Pak Agus tetapi tidak ada jawaban.
laporan Patar Panjaitan
About The Author
