Fraksi PDIP Komisi Xlll, Drs. Rapidin Simbolon. MM. Angkat Suara, : Teror Culik Ketua BEM UGM, Negara Harus Ungkap Tak Cukup Hanya Klarifikasi
Jakarta, Garuda Nusantara-
Desakan agar negara bertindak tegas dalam kasus teror terhadap Ketua BEM (UGM) kian menguat.
Adapun desakan tersebut usai Anggota Komisi Xlll DPR-RI/Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara Drs Rapidin Simbolon MM mendengar dan juga ditunjukkan langsung oleh Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Lewat tangkapan layar Telepon Selulernya berisi pesan ancaman penculikan yang diterima usai menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dalam pernyataan Persnya Bersama Rapidin Simbolon, Jum’at (20/02/26) di Jakarta.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs Rapidin Simbolon MM, menilai pemerintah tidak cukup sekadar menyatakan diri bukan pelaku.
“Negara tidak cukup mengatakan ‘bukan kami’. Negara wajib memastikan tidak ada warga yang diteror karena pendapatnya,” ujar Rapidin.
Kasus ini bermula setelah Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilainya gagal menjamin hak dasar anak.
Kritik itu disampaikan menyusul tragedi seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang meninggal dunia karena diduga tak mampu membeli perlengkapan sekolah.
BEM UGM kemudian melayangkan surat terbuka kepada UNICEF pada 6 Februari lalu.
Empat hari setelahnya, Tiyo menerima pesan WhatsApp dari nomor berkode luar negeri berisi ancaman penculikan dan tudingan sebagai “agen asing”.
Sehari kemudian, ia mengaku dikuntit dua orang tak dikenal di sebuah kedai.
Pihak kampus menyatakan telah memberikan perlindungan. Menteri HAM, Natulius Pigai, membantah dengan menyebut pemerintah bukan pelaku teror dan meminta kepolisian mengusut kasus tersebut.
Namun bagi Rapidin Ketua DPD PDIP Sumut ini, persoalan ini tak berhenti hanya pada bantahan resmi.
“Namun persoalan ini tidak berhenti pada satu kasus. Teror terhadap Ketua BEM UGM adalah ujian bagi kebebasan berpikir di seluruh kampus Indonesia,”pungkasnya.
Dirinya juga menambahkan, jika seorang mahasiswa yang berbicara tentang hak dasar anak justru dibalas dengan ancaman, maka yang sedang dipertaruhkan adalah keberanian generasi muda untuk bersuara.
“Hari ini mungkin Ketua BEM UGM. Besok bisa mahasiswa di kampus lain. Lusa bisa siapa saja yang memilih berdiri di sisi kebenaran,” tegas Politikus PDI-P tersebut.
Rapidin sebagai Mantan Bupati di Samosir ini mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tidak takut dan tidak diam.
Ia menegaskan bahwa kampus bukan ruang sunyi, melainkan ruang untuk diskusi dan berpikir, ruang bertanya, dan ruang mengoreksi kekuasaan, dimana adik-adik dari kampus mungkin melihat atas kebijakan pemerintah yang kurang tepat sasaran. (Horas N-VN)
