Dinas perhubungan DKI Jakarta supaya tegas menertibkan terminal barayang
Garuda Nusantara: Jakarta Barat:Fenomena sepinya sejumlah terminal AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) di DKI Jakarta kian hari menjadi momok yang menakutkan bagi para pengurus PO di Terminal dan para pedagang UMKM yang setiap hari berada di lingkungan Terminal untuk mencari nafkah.
Setiap loket PO yang ada di Terminal AKAP sudah barang tentu membayar retribusi ke Pemda DKI, demikian juga halnya dengan pedagang UMKM yang setiap bulannya wajib membayar retribusi sebagai sewa kios tempat mereka berdagang.
Namun, tren penurunan pendapatan pengurus PO dan para pedagang UMKM di Terminal AKAP Kalideres misalnya, sudah sampai ketitik terendah. Bahkan sangat mengkhawatirkan.
Umumnya para pengurus PO bus mengeluh, jangankan untuk membawa rejeki buat keluarga untuk biaya makan selama di terminal saja sudah sangat sulit diperoleh.
Bagaimana tidak, dulu penumpang yang akan berangkat melalui satu PO baik tujuan Sumatera atau Pulau Jawa setiap harinya bisa kisaran 15 s/d 20 orang tiap harinya. Belakangan, kalau ada penumpang 2 atau 3 orang sudah banyak. Akhirnya biaya operasional pengurus PO tidak dapat tertutupi, yang ada untuk makan siang pengurus PO kerab harus minjam uang.
Persoalan yang sama juga dialami para pedagang UMKM, umumnya dagangan berupa makanan dan minuman sering tidak habis, karena sepi pembeli. “Sepi pembeli, sudah jam 13.00 WIB begini dagangan saya masih banyak, baru ada 3 orang yang makan dari tadi”, ujar Asrul salah seorang pedagang makanan di Terminal AKAP Kalideres.
Kondisi sepinya Terminal AKAP Kalideres kian hari makin mengkhawatirkan bagi pengurus PO dan pedagang UMKM yang selama ini mencari nafkah di Terminal Kalideres.
Sudah menjadi rahasia umum, sepinya Terminal AKAP seperti Terminal AKAP Kalideres, Terminal AKAP Rawamangun, Terminal AKAP Tanjung Priuk, dan Terminal AKAP Pulo Gebang disebabkan maraknya Terminal Bayangan (TB).
Di Jakarta Barat misalnya, setidaknya ada 25 bahkan 30 an titik TB yang beroperasi setiap harinya. Disepanjang Jalan Daan Mogot saja sangat gampang menemukan titik TB. Misalnya: dekat Satlantas Daan Mogot (Pesakih), TB Jembatan Baru, TB Jembatan Gantung, TB Latumenten, TB Ring Road (arah tol bandara) dan masih banyak lagi, seperti TB Semanan, TB Kebun Jeruk, TB Slipi Palmerah.
Anehnya, para penumpang yang naik dan turun di Terminal bayangan seperti diatas melampaui jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal-terminal AKAP resmi yang dioperasikan Pemerintah DKI Jakarta.
Jika di Terminal AKAP Kalideres penumpang yang naik menuju Jawa 3 orang, di TB Jembatan Baru bisa mencapai 12 orang, bahkan dari TB Jembatan Gantung bisa mencapai 20 orang penumpang.
Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, dan tidak ada upaya penertiban dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Bahkan, seolah ada pembiaran dari instansi terkait.
Padahal, secara regulasi semua Terminal Bayangan tersebut dipastikan ilegal. Banggal Aritonang, Ketua Paguyuban Pengurus PO Jakarta kepada wartawan mengaku bahwa kondisi umumnya Terminal AKAP di Jakarta semakin hari semakin sepi.
“Sangat sepi, kondisi Terminal AKAP di Jakarta semuanya sepi, di Terminal AKAP Kalideres ini misalnya, kami sudah tidak tau lagi bagaimana caranya agar Terminal ini ramai seperti dulu.”
“Para pengurus PO melalui paguyuban yang ada di Jakarta sudah dari jaman covid minta agar Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta bertindak tegas untuk menertibkan titik-titik Terminal Bayangan, yang kami yakini menjadi biang kerok utama sepinya Terminal AKAP di Jakarta.
“Kami ini sebagai pengurus PO berada di Terminal resmi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, kami disini membayar retribusi sebagai salah satu sumber PAD Pemda DKI Jakarta.
Sementara terminal bayangan yang dibiarkan itu tidak pernah bayar retribusi ke Pemda DKI Jakarta.” Ujar Banggal dengan mimik serius. Kami yakin, ada oknum yang bermain atas marak dan amannya TB-TB beroperasi tanpa perhatian pemerintah.
“Dulu kami pengurus Paguyuban PO sudah pernah audience dengan Wa
About The Author
