Perkara Pencemaran Nama Baik, Penyidik di Satreskrim Polresta Bandung Rugikan Hak Konstitusional Korban
BANDUNG, garudanusantara.net – Perkara penyebaran fitnah atau pencemaran nama baik yang dialami korban HSS di Satreskrim Polresta Bandung hingga kini belum ada titik terang. Sebab, berdasarkan Pasal 338 UU No. 1/2023 (KUHP Baru), penyidik diduga merugikan hak konstitusional korban/pelapor.
Ketika wartawan mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban HSS di kediamannya, Senin (9/11/2026), menyampaikan kekecewaannya kepada Penyidik di Satreskrim Polresta Bandung dan merasa perkaranya tidak selesai hingga 7 bulan lamanya. “Saya sangat kecewa terhadap penyidik yang memegang perkara saya. Sebab, dari bulan April hingga Oktober 2026 tidak adanya penyelesaian,” jelasnya.
Oleh karena itu, korban HSS melimpahkan perkaranya ke Polda Jawa Barat. Dimana surat pelimpahan perkaranya sudah dikirim ke Satreskrim Polresta Bandung dan Divisi Propram Polda Jawa Barat.
Menurutnya, alasan korban melimpahkan perkara tersebut dikarenakan Penyidik tidak mau mengembangkan perkara serta tidak kooperatif. Selain itu, penyidik diduga sengaja mengulur-ulur waktu perkara saya yang sudah berjalan 210 hari sejak dibuatnya Laporan Pengaduan. Secara aturan internal kepolisian, batas waktu penyelesaian perkara umumnya paling lama 120 hari. Melalui Perkapolri No. 1 Tahun 2009, jangka waktu penyidikan dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).
Anehnya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/1392/X/RES.1.14/2026/Satreskrim melakukan pemeriksaan kepada 7 (tujuh) saksi dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2026. Selain itu, merujuk pada Laporan Informasi dengan Nomor: LI/507/IV/RES.1.14/2026/Satreskrim pada tanggal 23 April 2026 tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.
Oleh karena itu, korban melimpahkan perkaranya ke Polda Jawa Barat karena kecewa dengan pelayanan Unit Tipidter Satreskrim Polresta Bandung. Sebab, penyidik tidak memperjuangkan keluhan korban dan pasal yang diterapkan tidak sesuai yang dialaminya. “Jelas bahwa, pelaku memfoto tanpa izin dan foto yang dihasilkan digunakan untuk mencemarkan nama baik saya. Selain itu, penyidik tidak mau mengembangkan perkara atau mengejar pelaku kedua. Selain itu, korban meminta Penyidik memutar CCTV untuk membuktikan perkara tersebut tapi malah mempersulit dan menyembunyikannya,” tegasnya.
Ia meminta kepada Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Jawa Barat dapat menyelesaikan perkaranya yang sudah berjalan 7 bulan tanpa adanya penetapan tersangka. “Saya berhak atas pemulihan kehormatan dan nama baik yang telah dirusak akibat tuduhan atau informasi yang merendahkan saya,” tegasnya kepada wartawan. (Tim/Red)
About The Author
