GARUDA NUSANTARA

Membela Kebenaran & Kejujuran

Kepala SMKN 6 Surakarta Provinsi Jawa Tengah Jadi Sorotan dalam Menggunakan Dana BOS?

SURAKARTA, garudanusantara.net – Sangsi dan transparansi, melalui berbagai temuan dan laporan yang diperoleh awak media. Tentang penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh pihak sekolah. Maka ada berapa pertanyaan yang hendak disampaikan kepada Kepala SMKN 6 Surakarta Jawa Tengah meliputi:

– Soal anggaran dalam penerimaan peserta didik baru tw 1 dan 2 sebesar Rp:44.085.000,- dengan pertanyaan mengapa harus sebesar itu dianggarkan? Disamping itu tidak ada papan laporan secara terupdate tentang penggunaan dana BOS di sekolah

– Pengembangan perpustakaan Rp: 262.280.000,- apa saja yang telah di lakukan untuk tw I dan II.

– Pungutan dalam acara wisuda siswa

– Terindikasi terjadi penyimpangan dana BOS dalam pengadaan buku perpustakaan mulai 2021 hingga 2025, sehingga berapa banyak dalam kurun waktu 4 tahun jumlah buku yang dibeli?

Berdasarkan laporan yang diperoleh pihak sekolah, diduga menerima fee untuk semua jenis mata kegiatan di sekolah dari rekanan/pemborong.

Selanjutnya, apakah pihak sekolah telah melaksanakan  administrasi kegiatan pendidikan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp:915.606.567,-,- Terutama untuk tw 1 dan 2 tahun 2025 mengingat jumlah anggaran yang diterima oleh pihak sekolah tergolong besar?

Langganan daya dan jasa Rp: 682.497.253,-

Sungguh ironis Nama Kepala Sekolah SMKN 6 Surakarta Dwi Titik Irdiyanti disebut-sebut sebagai sosok yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Bos disekolah tersebut namun hingga kini, belum ada tanggapan atau klarifikasi langsung dari Dwi Titik Irdiyanti,

Pemerhati Pendidikan dan Kebijakan Publik Budi SE turut mengomentari pihak sekolah wajib memberikan informasi dan keterangan penggunaan dana BOS di sekolah. Tentu saja agar mudah dapat di akses oleh publik, tidak ada alasan mempersulitnya, Senin (13/08) Apa lagi yang dipertanyakan seputar kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana tersebut.

Pertanyaannya kenapa harus dipermudah informasi untuk publik? Menurut dia, karena menyangkut anggaran negara dan bukan uang pribadi hal ini harus dipahami dengan baik. “Beri penjelasan yang akurat terhadap wartawan agar tidak menimbulkan spekulasi negatif kepada publik,” tandas Budi. (Red)

About The Author