Koalisi pemantau MBG Tasikmalaya Audensi ke DPRD Terkait izin SLHS
Tasikmalaya Garuda Nusantara
Koalisi Pemantau MBG Tasikmalaya mendatangi kantor DPRD Kota Tasikmalaya yang berlokasi d Jl R.E Martadinata no . 334 panyingkiran Indihiang , pada hari Selasa tanggal 14/04/2026 untuk melakukan Audiensi terkait izin legalitas SPPG MBG . Koalisi terdiri dari gabungan ormas LSM Sajalur , Fordem , Lakri , Trinusa ,gapura berantas dan harimau .
Sejalan dengan adanya program nasional Pemerintah Makan Bergizi Gratis ( MBG ) yang dilaksanakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) di berbagai daerah khususnya di kota kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan publik terkait legalitas izin Sertipikat Laik Higiene Sanitasi ( SLHS ) , Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG ) dan IPal dapur MBG , di duga Sebagian Sppg MBG belum memiliki izin Sertipikat Laik Higiene Sanitasi ( SLHS ) , dari 155 unit Sppg MBG yang sudah berizin hanya 56 unit data informasi dari dinas kesehatan ungkap Kordinator Koalisi Nanang nurjamil dari LSM sajalur . Hasil temua dilapangan langsung di sampaikan dalam audensi di gedung DPRD yang dihadiri anggota DPRD , Camat , dinas terkait dan perwakilan Badan Gizi Nasional .
Nanang nurjamil menyampaikan ada dapur Sppg MBG yang berjalan beroperasional tanpa memiliki izin, padahal aturan jelas dapur Sppg MBG tidak boleh beroperasional sebelum memiliki izin SLHS dan IPal dapur MBG , ini menyangkut keamanan dan kebersihan kesehatan pangan makanan atau higienes dan buruknya Instalasi pengelolaan air limbah ( IPal ) dapur Sppg MBG yang membuang limbah ke saluran irigasi umum tanpa pengolahan. Menanggapai hal itu ketua komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Anang sapaat menyampaikan apresiasi atas peran kontrol masyarakat atau ormas LSM yang dilakukan sangat penting agar program nasional MBG berjalan sesuai prosedur pada relnya .Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya akan turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur Sppg MBG . Kami akan buktikan dilapangan kalau memang ada dapur Sppg MBG yang belum memiliki SLHS beroperasi ,kami akan merekomendasi kepala daerah wali kota untuk menutup sementara dapur Sppg MBG yang belum memiliki izin pungkas Anang sapaat . koalisi mendorong tranparansi akuntabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis . ( Rahmat A )
About The Author
